undang-undang yang berkaitan dengan pertambangan di ghana

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL INDONESIA ...

Kementerian Energi, dan Sumber Daya Mineral (disingkat Kementerian ESDM) adalah kementerian dalam pemerintahan di Indonesia yang berkampanye di aspek energi, dan sumber daya mineral. Kementerian ESDM dipimpin oleh seorang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Menteri ESDM) yang sejak tanggal 27 Oktober 2014 dijabat oleh Sudirman Said.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PEMERINTAH …

Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut WPR, Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut IPR, Eksplorasi, dan Operasi Produksi adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. 2. Afiliasi adalah badan usaha yang mempunyai kepemilikan saham langsung dengan pemegang IUP atau ...

Undang-undang perlombongan

Dasar undang-undang yang baru dan luas telah dibuat dengan Akta Perlombongan Umum untuk Negara Prusia pada tahun 1865 (Allgemeines Berggesetz für die Preußischen Staaten von 1865), yang, dengan variasi lokal, diadopsi di Brunswick (1867), Bavaria (1869), Württemberg (1874), Baden (1890) dan negara-negara lain.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA KEGIATAN …

dengan kaidah teknik pertambangan yang baik dan benar serta standar Studi Kelayakan Panas Bumi. (4) Studi Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi studi: a. penentuan cadangan layak tambang di seluruh Wilayah Kerja; b. penerapan teknologi yang tepat untuk Eksploitasi dan penangkapan uap dari sumur produksi; c. lokasi sumur produksi;

KEBIJAKAN PENILAIAN KEBERHASILAN REKLAMASI …

tetapi, undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang berkaitan dengan kegiatan reklamasi lahan pasca-tambang batubara juga dijadikan rujukan dalam penelitian ini (Tabel 1). Untuk peraturan setingkat menteri, terdapat 2 (dua) kementerian yang mengeluarkan peraturan yang berkaitan erat dengan kegiatan reklamasi lahan pasca-

TANGGUNG JAWAB HUKUM REKLAMASI LAHAN BEKAS …

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan ... yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berkaitan dengan objek penelitian yang dikaji. ... Pemerintah Daerah Kabuapaten Kutai Timur dan masyarakat yang berada di kawasan pertambangan. Dan pengamatan, dimana penulis mangamati langsung kondisi

IMPLIKASI KEBERLAKUAN KONTRAK KARYA PT. FREEPORT …

Freeport Indonesia. Studi ini membahas isu-isu yang berkaitan dengan konsep Kontrak Kerja di Indonesia, posisi legal Kontrak Karya (KK) PT. Freeport Indonesia setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, terkait dengan keharusan beralih ke IUPK, dan Risiko Hukum yang disebabkan oleh pengalihan Kontrak Karya PT.

PORTAL TAMBANG

 · Selain izin pertambangan yang telah di jelaskan diatas, masih terdapat dua jenis izin pertambangan yang telah ada sebelum UU Nomor 4 Tahun 2009 yaitu Kontrak Karya dan PKP2B. Kontrak Karya yang selanjutnya disingkat KK adalah perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melakukan kegiatan ...

Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah

20. Izin Usaha Jasa Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUJP adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan usaha pertambangan. 21. Kontrak Karya yang selanjutnya disingkat KK adalah perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan

(DOC) PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM PERTAMBANGAN …

Ada empat jenis tindak pidana di bidang pertambangan, yaitu: a. pidana penjara; b. pidana denda; c. pidana pemberatan; dan d. pidana tambahan.13 Pengaturan khusus mengenai sanksi pidana bagi kegiatan pertambangan yang berhubungan dengan lingkungan terdapat dalam Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

(PDF) PELAKSANAAN FUNGSI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA …

[Show full abstract] pertambangan tanpa izin, bagaimana pelaksanaan izin pertambangan di Indonesia dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan …

UNDANG

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan : 1. ... padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi; 2. ... Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan

PERTAMBANGAN | rianpra

 · Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

TANAH UNTUK KEADILAN SOSIAL

Makna komparasi pengaturan penataan pertanahan di beberapa negara: Cina, Ethiopia, Ghana serta Indonesia berkaitan dengan ide/gagasan dalam kerangka penataan tanah yang berkeadilan sosial sebagai upaya mencari persamaan dan perbedaan di antara hukum tanah yang diperbandingkan. Di samping itu, memberikan penjelasan secara rasional obyektif ...

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Konsep Pertambangan 1 ...

sebelum berlakunya Undang-Undang 22 Tahun 1999 bersifat sentralistik, artinya segala macam urusan yang berkaitan dengan pertambangan, baik yang berkaitan dengan penetapan izin kuasa pertambangan, kontrak karya, perjanjian karya, pengusahaan pertambangan batu bara, maupun yang lainya. Pejabat yang

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 …

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta untuk memberikan ... Pemanfaatan Langsung yang berkaitan dengan pemanfaatan energi Panas Bumi diatur ... Usaha Pertambangan Panas Bumi di atas tanah yang bersangkutan apabila: a. sebelum kegiatan dimulai, terlebih dahulu memperlihatkan IUP atau salinannya yang

Hak-Hak Atas Lingkungan Hidup di Indonesia.docx

Berkaitan dengan hak-hak konstutisional tersebut, maka Indonesia telah mengeluarkan tiga produk hukum yang sama memuat hak-hak dalam hubungannya dengan lingkungan. Akan tetapi, jika dibandingkan diantara ketiganya, maka undang-undang yang baru (UUPPLH 2009) telah memberikan porsi yang …

Undang-Undang Yang Mengatur Keselamatan Kerja

 · Oleh karena itu hal ini diatur dalam undang-undang /1970 dan No.23 / 1992 yang mengatur tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan kerja sendiri berkaitan dengan situasi dan pekerjaan yang aman di perusahaan serta lingkungan yang berada disekitar pabrik ataupun tempat kerja itu sendiri.

JURNAL ILMIAH IMPLEMENTASI PASAL 40 AYAT (5) UNDANG …

maka penulis melakukan penelitian, dengan melihat fakta yang ada di lokasi yang dijadikan tempat penelitian dengan menghubungkan produk hukum yang berbentuk undang-undang no 22 tahun 2001 tentang MINYAK DAN GAS BUMI yang berkaitan dengan kontribusi kegiatan pertambangan terhadap masyarakat disekitar lokasi pertambangan.

UU 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU 4 Tahun 2009 ...

 · UU 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba adalah Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, karena dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan permasalahan dan kebutuhan hukum dalam urusan minerba. Undang-Undang ini dikenal dengan UU Minerba.

Pertambangan

Pertambangan, menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU No. 4/2009) adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, …

(PDF) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan PBB P2 di ...

ada tiga faktor yang dapat memengaruhi penerimaan PBB P2 di Kota Y og yakarta, yaitu faktor e siensi administrasi perpajakan, efektivitas sosialisasi perpajakan dan faktor kepatuhan wajib pajak.

BAB II PERTAMBANGAN MINERAL, BATUBARA, DAN …

a. Melindungi kepentingan yang berkaitan dengan industri pertambangan; dan b. Mencegah atau meminimalkan konflik antara perusahaan tambang dengan masyarakat yang berada di wilayah pertambangan. 13 Joan Kuyek, 2005, "Canadian Mining Law and the Impacts on Indigenous Peoples Lands and Resources". Backgrounder for a presentation to the North ...

1. UNDANG-UNDANG PERTAMBANGAN

Dasar perbedaan UU 1/1967 dengan Rancangan Undang-undang Pertambangan Umum adalah : • Dalam Undang-undang 1/1967 lebih menekannkan terhadap percepatan terlaksananya pembangunan ekonomi nasional dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. • Rancangan Undang-undang Pertambangan Umum lebih ditekannkan pada pengelolaan

PENGARUH BIAYA LINGKUNGAN, KEPEMILIKAN ASING …

Undang-undang No.40 pasal 74 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sudah mengatur secara khusus tentang ... cost berkaitan dengan ukuran perusahaan karena perusahaan besar banyak ... sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode tahun 2012-2017 berjumlah . Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi) Vol 3 No. 2, September 2018 ...

Hukum Keluarga Islam di Republik Ghana (Antara ...

Volta lalu menamakan tempat itu Mina, yang berarti "tambang".9 Pengertian Perkawinan menurut Undang-Undang Ghana Definisi pernikahan dalam undang-undang negara Ghana ialah sebuah "kontrak dalam undang-undang berkaitan dengan hubungan seksual/biologis dan produksi anak,

POLITIK HUKUM PERTAMBANGAN MINERAL DAN …

Selanjutnya urusan pemerintahan bidang ESDM yang berkaitan dengan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara (selanjutnya minerba) menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi. Hal tersebut diatur lebih lanjut pada lampiran huruf CC UU Pemda 2014. Dengan demikian kewenangan

BAB I PENDAHULUAN

Dengan adanya usaha pertambangan inilah negara dapat bekerjasama untuk mengelola dan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam yang hasilnya akan dipergunakan seutuhnya untuk kesejahteraan rakyat. Di dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pada Pasal 1 Angka 4 dijelaskan bahwa Pertambangan

Peraturan Perundangan yang Berkaitan dengan Kehutanan

 · Undang-Undang tentang Kehutanan. Undang-Undang merupakan peraturan perundangan yang memiliki tingkat kekuatan yang cukup besar dibandingkan dengan peraturan lainnya, namun kekuatan kebijakan dalam peraturan perundangan ini masih di bawah TAP MPR dan UUD 1945. Berikut adalah Undang-Undang Republik Indonesia yang berkaitan dengan manajemen hutan ...

Kebijakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana di Bidang ...

Maraknya tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batubara di Indonesia menunjukan dimensi perkembangan kejahatan yang berhubungan dengan eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan. Hal yang demikian menuntut Pemerintah Republik Indonesia untuk menyusun kebijakan penanggulangan kejahatan (bidang tambang mineral dan batubara).

Tahun 1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan di …

K176 - Tahun 1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan di Tambang 3. Undang-undang dan peraturan nasional yang demikian itu mengatur agar pembuatan, penyimpanan, pengangkutan dan pemakaian bahan peledak beserta alat pemicunya di tambang dilaksanakan oleh atau di bawah pengawasan langsung orang yang mempunyai kecakapan dan kewenangan untuk itu. 4.

Industri perlombongan di Senegal

Sejarah. Perlombongan artisanal telah dipraktikkan secara tradisional di negara ini sejak zaman kuno, terutama di wilayah tenggara. Semasa a tergesa-gesa emas pada tahun 1970-an, tanah itu dirosakkan dengan serius dan orang-orang miskin.. Industri fosfat mula dieksploitasi pada tahun 1940-an dan 1950-an, ketika dua lombong fosfat besar di Taiba dan Lam-Lam di dalam Wilayah Thies mula beroperasi.

Berita Tambang Luar Negeri | minerthink

 · Dalam rapat yang digelar di Kantor Bupati tersebut, Komnas HAM mendesak semua pihak untuk menghormati hak asasi warga, khususnya yang ada di sekitar tambang emas. Desakan itu lebih mengarah kepada PT IMN, agar lebih komunikatif dengan masyarakat. Bagaimanapun juga, hadirnya perusahaan tambang emas rentan menimbulkan konflik.

PERTAMBANGAN | Havid Amran''s Blog

Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batubara, panas bumi, migas) . Sektor pertambangan, khususnya pertambangan umum, menjadi isu yang menarik khususnya setelah Orde Baru mulai mengusahakan sektor ini secara gencar. Pada awal Orde Baru, pemerintahan saat itu …

UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN TENTANG PEMBUKAAN LAHAN DENGAN ...

 · Namun, pembakaran lahan ini tidak berlaku pada kondisi curah hujan di bawah normal, kemarau panjang, dan/atau iklim kering. 3. UU PPLH. Membuka lahan dengan cara membakar hutan merupakan hal yang secara tegas dilarang dalam undang-undang, yakni diatur dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h UU PPLH yang berbunyi:

Begini Penjelasan Dirjen Minerba soal Izin Tambang Emas di ...

 · Selanjutnya, Ridwan Djamaluddin meluruskan sejumlah spekulasi yang berkembang berkaitan dengan izin tambang di Sangihe. Ridwan mengaku kaget jika kemudian wafatnya Wabup Sangihe dikaitkan-kaitkan dengan kegiatan tambang ini. Dia tidak menampik bahwa Helmut Hontoing pernah berkirim surat kepada pemerintah.

Umum

 · Di satu sisi, kita harus secara jujur mengakui bahwa regulasi penyiaran selalu berdiri di atas landasan undang-undang yang tidak kuat, selalu goyah dan berubah seiring dengan perkembangan teknologi. Kini, landasan konstitusional tersebut banyak yang runtuh di sejumlah negara, khususnya negara-negara maju dan demokratis, karena maju pesatnya ...